Presiden Prabowo Naik Pitam soal Karhutla: Korporasi Terindikasi Terlibat Diminta Segera Diusut, Izin Bisa Dicabut

RIAU, 24 Agustus 2026 — Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap keras pemerintah terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Indonesia. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Senin (24/8/2026), Presiden meminta aparat penegak hukum tidak ragu mengusut pihak-pihak yang diduga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kebakaran.

Penegasan tersebut menjadi perhatian publik karena pemerintah tidak hanya menyasar pelaku pembakaran secara perorangan, tetapi juga korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran atau memiliki keterlibatan dalam kasus karhutla.

Dalam pemberitaan yang beredar melalui akun TikTok @kompas.com, Presiden Prabowo menekankan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara tegas dan tidak boleh pandang bulu. Pemerintah, menurut pernyataan tersebut, siap mengambil langkah hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.

Sikap keras pemerintah ini juga sejalan dengan pernyataan pejabat pemerintah yang menegaskan bahwa korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran terkait karhutla dapat dikenai sanksi, termasuk kemungkinan pencabutan izin usaha. Pemerintah juga menyatakan proses penyelidikan diperlukan untuk menentukan keterlibatan masing-masing pihak.

Tidak Ada Ruang bagi Pembakaran Hutan yang Disengaja

Karhutla bukan hanya persoalan hilangnya tutupan hutan. Dampaknya dapat meluas menjadi persoalan kesehatan masyarakat, pencemaran udara, kerusakan ekosistem, hingga gangguan terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat di sekitar wilayah terdampak.

Karena itu, pemerintah menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu bagian penting dalam penanganan karhutla. Jika hasil penyelidikan dan penyidikan menemukan bukti adanya kesengajaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, maka sanksi hukum dapat dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Presiden Prabowo juga telah menunjukkan bahwa pemerintah tidak segan mengambil tindakan terhadap perusahaan yang terbukti melanggar aturan kawasan hutan. Sebelumnya, pemerintah bahkan telah mengambil langkah pencabutan izin terhadap sejumlah perusahaan yang dinilai melakukan pelanggaran.

Kejaksaan dan Kepolisian Diminta Tidak Ragu

Penanganan kasus karhutla membutuhkan proses hukum yang serius. Setiap dugaan keterlibatan korporasi perlu diperiksa melalui penyelidikan dan penyidikan agar bukti, tanggung jawab, serta hubungan antara aktivitas perusahaan dengan terjadinya kebakaran dapat diketahui secara jelas.

Dengan demikian, dugaan tidak boleh langsung dianggap sebagai kesalahan. Namun, ketika aparat menemukan bukti yang cukup mengenai pelanggaran, proses hukum harus berjalan dan sanksi dapat diberikan.

Pemerintah juga membuka kemungkinan pencabutan izin terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan. Artinya, izin usaha bukanlah perlindungan bagi korporasi apabila kemudian ditemukan pelanggaran hukum dalam kegiatan pengelolaan lahan.

Pesan Tegas untuk Semua Korporasi

Kebijakan tersebut menjadi pesan kuat bagi seluruh perusahaan yang menjalankan aktivitas di kawasan hutan dan lahan Indonesia. Pemerintah menginginkan agar seluruh korporasi menjalankan kegiatan usaha sesuai aturan, menjaga lingkungan, serta memiliki sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang memadai.

Tidak boleh ada perusahaan yang merasa kebal terhadap hukum hanya karena memiliki modal besar atau izin usaha.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara serius. Selain penegakan hukum, pemerintah juga menyiapkan berbagai dukungan operasional untuk menghadapi kebakaran, termasuk tambahan peralatan dan sarana pemadaman.

Pada akhirnya, ketegasan terhadap pelaku karhutla diharapkan tidak berhenti pada pernyataan. Masyarakat menunggu langkah nyata berupa penyelidikan yang transparan, penindakan terhadap pihak yang terbukti bersalah, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas korporasi di kawasan rawan kebakaran.

Siapa pun pelakunya dan apa pun bentuk korporasinya, jika terbukti melanggar hukum dan bertanggung jawab atas karhutla, proses hukum harus berjalan. Perlindungan terhadap hutan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.